Wajah Palsu Media Local Dalam Meberitakan Konflik Lahan

18.58
Warga dipengadilan sedang mengikuti persidangan konflik lah. Photo:Faul

Salah warga 


Oleh: Deman Huri


Masuknya Investasi di Kalimantan Barat, telah menyebabkan konversi lahan secara besar-besaran termasuk lahan milik masyarakat. Perusahaan yang semestinya membawa kesejahteraan masyarakat,sebaliknya malah membuat kesengsaraan bagi masyarakat sekitar karena terjadi penyerobotan lahan.

Makin hari, lahan yang dikonversi menjadi areal HTI,perkebunan kelapa sawit,pertambangan dan lain-lain makin meningkat, hal ini akan makin memicu  meningkatnya potensi konflik lahan di Kalimantan Barat. Pada tahun 2012 saja ada sekitar 84 kasus konflik lahan di Kalimantan Barat yang terjadi.[1]


Pemerintah daerah dalam  penentuan pemberian izin pengelolaan lahan tidak melihat, bawa kawasan yang diberikan kepada investor sebagian merupakan lahan milik masyarakat, walaupun sebagian lahanya secara the jure tidak ada surat-surat seperti sertifikat, tetapi secara the fact masayarakat sudah turun temurun ratusan tahun lamanyan mengelola dan memiliki kawasan tersebut .

Permasalahan konflik  lahan terjadi, disebabkan beberapa hal ,pertama: pemerintah dalam pemberian izin pengelolaan lahan tidak melakukan veripikasi kelapangan dahulu,pemerintah langsung melakukan penunjukan hak kelola kepada sebuah badan usaha, kedua:Masyarakat dilokasi perusahaan tidak dilibatkan dalam pembebasan lahan, ketiga:konflik melanggar kesepakatan bersama dalam pengelolaan kawasan,keempat:konflik batas wilayah,keempat:rendahnya keberpihakan perusahaan pada kepentingan masyarakat,dan kelima:Ketidak pastian peruntukan ruang, dan keenam:Ketidak pastian pembagian hasil panen(sawit plasma).

Penyelesaian konflikpun yang terjadi selama ini,sangat parsial karena kurangnya keberpihakan pemerintah dan aparat keamanan kepada masayarakat, masyarakat selalu berada dalam posisi lemah. Sehingga banyak kasus “kekerasan” dan krimanalisasi pada  masyarakat,bahkan sudah banyak yang dipenjara.

Trend konflik antar masyarakat dan pihak perkebunan dibandingan Indonesia sebelum kemerdekaan dengan indonesia pasca kemerdekaan konfliknya makin konplek,karena melibatkan berbagai aktor  dari berbagai kepentianga,termasuk dalam hal penangananya.

Aktor yang terlibak dalam konflik selama ini adalah,pengusaha,pemerintah (Provinsi,Kabupaten,Polisi, Kecamatan dan Desa) serta masyarakat.

Konflik bisa terjadi antar perusahaan dan perusahaan,perusahaan dan pemerintah,pemerintah dan pemerinta(antar instansi),pemerintah dengan perusahaan,dan perusahaan dan masyarakat,masyarakat dan mansyarakat. Contoh Kasus konflik PT Sintang Raya,konflik lahan PT Sintang Raya melibatkan berbagai aktor diantaranya  PT Sintang Raya terlibat konflik dengan Masyarakat, PT CTB,Pemerintah .

Selain itu juga dalam konflik tersebut melibatkan konflik Masyarakat dengan Masyarakat,Pemeritah Kabupaten dengan DPRD dan sebagian aparat Desa yang mendukung PT  Sintang Raya.

Media lokal merupakan salah instrumen untuk mengkomunikasikan konflik lahan ditingkat lokal keranah publik. Konflik yang awalnya kanya bersifat lokalitas .sekedar terjadi ditataran kampung,ketika dipublish oleh media, konflik akan menjadi konflik diranah publik walaupun hanya tataran wacana karena dampak dari sebuah pemberitaan.

Karena news rome(ruang pemberitaan) dalam sebuah peberitaan merupakan bukan ruang kosong, tetapi merupakan ruang pertarugan wancana yang bekepentiang. Sehingga satu sama lainya  saling merebut siapa yang paling berpengaruh diantara mereka,kontek dalam konflik lahan adalah aktor-aktor yang terlibat akan saling mempengaruhi isi pemberitaan di media,sehingga mereka akan mendapat dukungan dari publik.

Ada bebepa faktor yang mempengaruhi nilai produksi sebuah berita di media,pertama:pemilik,media,kedua:kekuasaan,ketiga:ideologi,keempat:pasa,kelima:sejarah dan keenam:jurnalis.

Sehingga, media dalam mengemas pemberiatannya tertutama yang berkaitan dengan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, masyarakat selalu dalam posisi lemah terdelegitimasi, ekskomunikasi dan termarginalisasi dalam ruang pemberitaan(newsrom).

Media local dalam memberitakan konflik lahan  diakui selalu mengambarkan masyarakat sebagai pengganggu aktivitas perusahaan,walaupun secara tidak langsung,seperti menahan alat berat,menolak perusahaan,menutup aktivitas perusahaan,melakukan perusakan aset perusahaan dan narapidana karena dianggap melanggar hukum.

Sebagai contoh: Harian Rakyat Kalbar  hal 14 Rubrik Landak Edo:memberitakan konflik lahan dengan Perusahaan berjudul:Warga Tahan Alat Berat PT PANP,Kesal Lahanya Dirusak.Landak(23/1/2013),sementara Hharian Tribun Pontianak,hal:12  Rubrik Mempawah-Landak:Warga-Polisi Adu Mulu Sandera Alat Berat.  Dari dua berita itu nampak bawak masyarakat yang telibat dalam konflik kurang baik,seolah-olah mereka digambarkan menahan barang atau benda milik orang lain.


Sementara,media dalam memberitakan informasi tentang perkebunan kelapa sawit mengambarkan  nilai positive diindentikan dengan penyelamat,meberi peningkatan pajak,mengurangi ke isoliran sebuah kampung, dan menyediakan peluang kerja.

Hal ini, disebabkan media mempunyai kepentingan untuk mendapat keuntungan dari perusahaan pekebunan tersebut, bentuk keuntungan media dalam memberitakan positive tentang perusahaan, media akan medapatkan iklan,combis dan society yang cukup memberi meberi pemasukan bagi media yang cukup besar berupa uang.

Karena media mempunyai kepentingan besar dalam membangun citra perusahaan, maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam mempengaruhi isi berita,pertama:FielTriep keperusahaan,kedua:membuat iklan bisnis maupun iklan sosial,ketiga:kunjungan media secara kontinyu.


Contoh:Sejumlah Jurnalis Lokal di bawa oleh perusahaan PT Sime Darbey, Kujungan ke Pusat Perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia PT.Sime Darby di Malaysia, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik pengusaha Malaysia salah satunya beroperasi di Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Harian Tribun Pontianak selama empat hari berturut-turut memberitakan hasil kunjungan perusahaan Sime Darby yang berada di Malaysia,sementara  Harian Pontianak Post dari tanggal 2 april- -4 april 2013 mengambarkan kesukseskan  perkebunan kelapa sawit Sime Barby di halaman satu.


Dalam kasus pertarungan wacana antara petani dengan perkebunan ,sudah dipastikan pihak perkebunan yang lebih banyak mendominasi dalam pemberitaan ruang pemberitaan karena disebabkan,pertama,pihak perkebunan mempunyai akses ke media lebih besar. Mereka dengan mudah mengadakan jumpa pers,menemui wartawan ,meminta wawancara,mempunyai juru bicara,dan public relation,yang kesemuanya tidak dimiliki oleh petani,kedua:pihak perkebunan lebih berpendidikan sehingga lebih “bisa bicara” dengan para wartawan dengan bahasa yang sama bila dibandingkan dengan para petani[2].

Konflik lahan antara masyarakan dan perusahaan  tidak dikemas secara proforsional oleh media lokal dalam pemberitaanya, karena mediapun tidak langsung melakukan peliputan ketempat kejadian perkara dalam memproduksi sebuah berita, sehingga pihak-pihak yang berkonflik punya akses lebih besarlah yang mampu  mendominasi isi pemberitaan dimedia.

Ada beberapa faktor  yang menyebabkan jurnalis tidak melakukan peliputkan langsung ke Tempat Kejadian Perkara(TKP), pertama:lokasi kejadian perkara dianggap terlalalu jauh,kedua:tidak tersedia buget khusus untuk melakukan peliputan khusus,ketiga:dikejar deadline,dalam satu hari jurnalis local dalam satu hari dituntut untuk menulis lima berita.

Dampak dari  jurnalis tidak melakukan liputan konflik,menyebabkan pemberitaan di media menjadi bias,apa lagi yang dilibatkan dalam sumber pemberitaan hanya bersumber dari pihak ke amanan dalam hal ini polisi dan kalirfikasi keperusahaan jelas membuat pengambar masyarakat yang sebenarnya sebagai korban dianggap pelaku kejahatan karena melanggar hukum, secara konstitusional perusahaan telah memiliki lahan izin kelola,sementara sebagian masyarakat belum memiliki bukti sah atas kepemilikan lahan[3].

Peluang askses masyarakat yang sedang berkoflik sebenarnya ada ke media,tetapi dominasi dan kekuatan uang akses tetap akan didominasi oleh perusahaan dan pemerintah, karena perusahaan memiliki kekuatan uang dan public realition yang profesional.

Namun, seiring perkembangan laju perubahan sitem media informasi masyarakat yang sedang mengalami konflik lahan dapat menggunakan media alternativ sebagai corong untuk menyuarakan atau mendisseminasikan informasi kepublik. Sehingga arus informasi yang disampaikan oleh media maindstream bisa diimbangi dengan kerja-kerja menggunakan media alternative.

Banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan media alternatvie sebagai informasi mereka,seperti media sosial,facebook,twitter,blog,radio komunitas,tv komunitas dan media cetak komunitas,tetapi permasalahan yang muncul sangat sedikit media alternative tersebut dikelola secara profesional.

Media alternative tidak bisa berdiri sendiri agar energi informasi yang disampaikan kepublik mempunyai kekuatan ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mencounter isu-isu yang disampaikan oleh media mainstrem yang selalu mendeligitamsi,memarginalisasi masyarakat dalam pemberitaanya,pertama:memperkuat jaringan informasi media dan jurnalis warga,kedua:penguatan sumberdaya pelaku jurnalisme warga,ketiga:membangun sistem informasi warga yang aksesibilitasnya cukup muda dan terjangkau oleh semua pihak.

Karena Media maindstream masih masih menjadi corong kebijakan publik dalam menilai sebuah informasi,termasuk masalah konflik lahan, meka media alternative juga harus mampu menconeksikan informasi-informasi ke media maindstream sehingga dapat mempergaruhi isi pemberitaan media maindstream.


[1] Diekspost dalam acara rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung Graha Khatuslitiwa, Mapolda Kalbar, Rabu 13 Februari 2013,pembahasan khusus tentang konflik lahan perkebuanan kelapa sawit.dihadiri berbagai pihak,Bupati dari beberapa kabupaten,Kasdam,Kapolda,Akademisi dan Tokoh Masyarakat Kal-Bar. Menurut Walhi Kalbar: sejak tahun 2008 hingga 2011 telah terjadi sekitar 280 kasus konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan
[2] Eriyanto,Analisa Wacana,Pengantar Analisa Teks Media,LKIS,3003,hl:39
[3] Wawancara Herianto,wartawan Pontianak Post,di Kota Pontianak,Hari:Rabu,4 April 2014

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »