Dikotomi Pengelolaan Hutan Desa

15.42
ZM-Angin cerah pengelolaan hutan bagi masyarakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat sudah ada. Dengan skema hutan desa, hutan  kerakyatan dan hutan kemasyarakatan.

Gambar:Pete hutan desa, dok.FFI Kapuas Hulu

Sebagian Desa sebenarnya sudah mengajukan beberapahutan desa ke pemerintah pusat. Namun, hingga beberapa tahun pengelolaan hutan desa belum  diberikan oleh pemerintah. Setelah pemerintah pusat mengeluarkan izin hak. Dilanjutkan izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.

Yang terjadi di Kalimantan Barat baik hutan desa- ataupun hutan desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan karena perijinanya pengelolaanya belum dikeluarkan oleh gubernur.

Mungkin, karena pengelolaan Desa yang dikelola masyarakat tidak memeberikan "masukan" yang besar izin pengelolaanya rada ditunda-tunda.

Politicall will sangan diperlukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Percayakan saja pada masyarakat dalam mengelola hutan. Jangan takuti masyarakat merusaki hutanya karena masyarakat memilik kearifan-kearifan dalam mengelola kawasan hutanya.

Sebenarnya, dengan disahkanya undang-undang desa no 6 tahun 2014 secercah harapan bagi masyarakat desa dalam mengelola sumber daya alamnya secara mandiri untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, karena ada undang-undang poko kehutanan nomor 41 tahun 2009 yang membatasi hak-hak desa dalam mengelola kawasan hutan desanya. Hingga kini, masyarakat sekitar desa tidak berdaya dalam mengelola kawasan hutan desanya.

Conflict of outority  antar undang-undang, antar lembaga diperintahan telah menghambat pembangunan kawasan pedesaan sendiri dalam hal ini ketika pemamfaatan sumber daya alam.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »